Tangerang Selatan, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan meminta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel tahun 2020 ditunda.
PSI beralasan permintaan penundaan pengesahan itu dikarenakan pihak Pemerintah Kota Tangsel masih belum transparan dalam proses penyusunan anggaran.
Ketua Fraksi PSI Kota Tangsel Ferdiansyah menegaskan, permintaan penundaan penetapan ini, berkaitan dengan tidak transparannya para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap mata anggaran yang diusulkan.
"Salah satu OPD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, tak hadir dalam rapat pembahasan bersama DPRD Tangsel," kata Ferdi, Rabu (20/11).
Ferdi mengatakan, padahal kehadiran Diskominfo diperlukan untuk adanya klarifikasi beberapa mata anggaran yang janggal yang nilainya lumayan fantastis.
"Contohnya pembelian sewa bandwith internet total Rp21 miliar, yang disebutkan untuk seluruh OPD di Tangsel,” kata Ferdi.
Ferdi mengatakan, usulan anggaran Rp.21 miliar itu mesti dijelaskan secara lebih detail dan transparan, agar penggunaan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat bisa benar-benar terkontrol.
“Sebagaimana fungsi legislasi, kami minta transparansi dari usulan anggaran yang disampaikan OPD. Maka kami minta ditunda atau pembahasannya diperpanjang, kemudian fraksi psi Tangsel meminta pengesahan paripurna diundur. Prinsipnya adalah bahwa penganggaran setiap rupiah uang rakyat harus dibahas tuntas,” ucap Ferdiansyah.
Ferdiansyah mengakui, penambahan waktu pembahasan dan penundaan penetapan ini, karena Fraksi PSI Tangsel baru menerima draft RKA (rencana kerja anggaran) dua hari menjelang pembahasan.
“Kami minta tambahan waktu, untuk menelisik secara detail. Waktu itu Sabtu 16 November maka tidak efektif dalam waktu sesingkat itu kami menelisik anggaran-anggaran yang disampaikan,” ucap dia.