Pemprov Banten Dinilai Gagap Tangani Bencana

Namun kali ini, BPBD Banten memiliki data berbeda dibandingkan dengan pihak kepolisian dan Basarnas Banten. Seperti data korban jiwa dan hilang, Pelaksana Tugas (PLt) BPBD Banten menyatakan bahwa korban meninggal 10 jiwa.

Sedangkan menurut Basarnas dan pihak kepolisian, korban jiwa berdasarkan jenazah yang sudah ditemukan berjumlah sembilan orang dan hilang dua orang.

"Data tadi disampaikan lebih lengkap data teman-teman. Sehingga kami mengusulkan supaya ada pusat data terpadu kita pernah mengalami bencana 2018 itu info lebih terpadu sehingga kita informasinya tidak berbeda-beda antar instansi," katanya.

Disampaikan Andra, saat dirinya mengecek ke lapangan banyak logistik bantuan menumpuk di setiap posko dan tidak tersalurkan. BPBD dinilai tidak berkoordinasi dengan instansi lain sehingga distribusi belum terpusat dan belum tersalurkan ke daerah paling terpencil.

"Kita lihat proses logistik bantuan makanan dan pakaian layak pakai itu menumpuk di posko sehingga perlu dikoordinasikan," katanya.

Sementara, anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali mengatakan, peran pemerintah daerah jauh tertinggal oleh organisasi masyarakat atau relawan. Relawan sudah sampai ke daerah terisolir dan melakukan evakuasi warga, namun pemerintah melalui BPBD baru akan berangkat hari ini, (9/1).

"Sementara ormas yang mandiri sudah sampai ke lokasi. Hari ke sembilan baru ke arah itu. Ya ini kan urusannya nyawa gak bisa ditunda-tunda nyawa itu harus yang utama bahkan didahului oleh relawan," katanya.