KPK Harus Periksa Walkot Airin karena Diduga Ikut Terima Duit Korupsi

Menanggapi isi surat dakwaan tersebut, Ketua LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, menilai, Wali Kota Airin Rachmi Diany harus turut diperiksa. Apalagi jaksa menyebut ada aliran dana dari suaminya langsung ke rekening pribadi dalam kasus TPPU tersebut. 

"Kalau ke rekening Airin juga ada, berarti ke pribadi yang digunakan untuk kampanye. Itu bisa kena pribadi Airin. Kalau berkaca dari kasus sebelumnya, maka semestinya KPK juga memeriksa Airin," ujar Hamimt kepada IDN Times ketika menghubunginya melalui telepon pada Jumat (1/11).

Hamim pun mengaku tidak terkejut apabila nama Airin ikut terseret dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Nama politikus Partai Golkar juga ikut disebut dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes), di mana anak buahnya di Dinas Kesehatan Tangsel sudah menjadi tersangka. 

"Sebenarnya ini bukan perkara baru kok nama Airin disebutkan. Waktu putusan yang (pengadaan) alkes juga kan nama Airin disebutkan. Di situ ada peran Airin, sehingga sekarang tergantung bagaimana KPK mau memproses Airin atau tidak," tutur dia. 

Hamim mengatakan butuh kemauan politik dari komisi antirasuah untuk menindak lanjuti kasus itu, di tengah pemberlakuan UU baru. Namun yang jadi pertanyaan di tengah anggota dewan pengawas yang akan dibentuk pada Desember mendatang, mungkinkah KPK bisa menindak lanjuti kasus ini?

"Berdasarkan kebiasaan harusnya (Airin) diperiksa. Apakah kemudian KPK memeriksa atau tidak ya saya tidak tahu. Tapi, di situlah ada political will atau tidak dari KPK," tutur Hamim. 

Sementara, ketika ditanya kemungkinan untuk memeriksa Airin, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan mereka saat ini ingin fokus dulu terhadap pembuktian dakwaan Wawan. 

"Bahwa ada pihak-pihak lain yang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi tentu nanti akan dihadirkan sesuai dengan kebutuhan pembuktian yang akan diidentifikasi oleh jaksa penuntut lebih lanjut," kata Febri pada Jumat malam (1/11) di gedung KPK.