Jakarta, IDN Times - Menjelang pelantikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019 hingga 2023 pada Desember mendatang, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyebut Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri yang merupakan satu dari lima Ketua KPK terpilih tidak perlu mengundurkan diri dari instansi kepolisian.
Firli yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan (Kabarharkam) Mabes Polri, disarankan Masinton untuk mundur dari jabatannya di Mabes Polri.
Masinton menjelaskan, tidak ada aturan yang mengikat anggota kepolisian yang duduk di KPK untuk berhenti dari kepolisian, yang ada ialah mundur dari jabatannya di kepolisian dan Polri segera menggantikan jabatan yang kosong ditinggalkan itu.
"Status sebagai anggota kepolisian itu tetap, jadi tidak perlu alih status dan tidak perlu pensiun secara dini," jelasnya kepada IDN Times saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/11).
Masinton mengatakan, Firli yang nantinya akan berstatus polisi aktif tidak akan menimbulkan konflik baik di dalam tubuh KPK maupun Polri, sebab selama ini banyak aparat kepolisian yang ada di KPK.
"Unsur KPK itu kan ada kejaksaan, kepolisian dan masyarakat. Maka kepolisian dan kejaksaan personelnya yang ditugaskan di KPK itu tidak perlu harus mundur dari statusnya sebagai anggota kepolisian maupun kejaksaan, begitu pun dari instansi negara lainnya," ujarnya.
Menurut Masinton, agar tidak terjadi rangkap jabatan di kepolisian maupun di KPK, maka Firli yang saat ini sebagai Kabarharkam diwajibkan mundur dari jabatannya di kepolisian.
"Independensi KPK itu harus tetap terjaga, maka baik kepolisian, kejaksaan, auditor negara yang bertugas di KPK bekerja dan bertugas sesuai dengan tupoksinya di KPK," ungkapnya.
Selain itu Masinton juga menyinggung ihwal adanya tiga pimpinan KPK yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Masinton, pimpinan lembaga negara yang melakukan uji materi itu tidak lazim.
"Itu langkah, satu ketidakpahaman tentang ketatanegaraan. Kemudian, ya mungkin mau dikenang di akhir masa jabatan sebagai yang konsisten terhadap pemberantasan korupsi dengan melakukan judicial review itu," ucap Masinton.