- Tandon Nusa Loka dengan nilai Rp16 miliar lebih
- Terminal type C BSD dengan nilai Rp6 miliar lebih
- Pembangunan Menara Pandang Tangsel dengan nilai Rp17 miliar lebih
- Gedung Perpustakaan Tangsel dengan nilai Rp9,9 miliar lebih
Deretan Masalah yang Membelit Tangsel Jelang Pemilihan Wali Kota 2020
Tangerang Selatan, IDN Times - Jelang pemilihan wali kota (pilwalkot) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2020, belasan bakal calon (bacalon) wali kota mulai bermunculan.
Mereka mulai memperkenalkan diri ke masyarakat, jauh hari sebelum dibukanya bursa calon orang nomor satu di Tangsel oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel.
Para calon tersebut berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari politikus, akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, bahkan publik figur yang sebelumnya jarang terlihat.
Namun, sebelum memperkenalkan satu per satu para bakal calon wali kota Tangsel tersebut, IDN Times berhasil mengumpulkan informasi terkait problem yang dihadapi Tangsel saat ini, dan seperti apa kriteria sosok pemimpin yang pas untuk kota bermotto "Cerdas, Moderen, dan Religius". Yuk simak!
1. Tercatat 70 persen lahan dimiliki pengembang, Tangsel butuh pemimpin tegas
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Syech Yusuf (Unis) Tangerang, Miftahul Adib menjelaskan, sebagai kota dengan 70 persen wilayahnya dikuasai oleh pengembang, Tangsel membutuhkan pemimpin yang tegas.
Adib menilai, kepemimpinan wali kota yang saat ini tengah menjabat, kurang tegas. Indikatornya antara lain banyak kepala dinas (kadis) yang masih berstatus Pelaksana tugas (Plt)
"Tangsel butuh pemimpin yang tegas, banyak Plt kepala dinas sekarang menandakan wali kota sekarang tidak tegas," kata Adib di Tangerang, Selasa (27/8).
2. Kadis di Tangsel banyak berstatus pelaksana tugas dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan dinas yang dipimpin
Adib mengatakan, dari awal terbentuk 2008 lalu, di Tangsel banyak kepala dinas yang masih berstatus Plt, dan uniknya kebanyakan kadis Plt tersebut latar belakang pendidikannya dan dinas yang dibawahi tak sesuai.
"Jabatan kadis diberikan kepada Plt dan orang yang dijadikan kadis itu tak sesuai dengan background-nya. Misalkan kadis perdagangan seorang dokter gigi dan kadis kesehatan seorang sarjana ekonomi," papar Adib.
3. Banyak proyek bernilai miliaran mangkrak
Adib menambahkan, atas dasar itulah 10 tahun Tangsel berdiri masalahnya selalu sama, yaitu roda pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang berujung pada banyaknya bangunan mangkrak.
"Soal efisiensi anggaran kan impact-nya juga, soal bangunan mangkrak dan ada dinas yang berkantor di apartemen, itu juga kan menjadi sebuah kelemahan," terang Adib.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, tercatat ada empat proyek pembangunan yang nilainya miliaran mangkrak, yaitu:
4. Tangsel butuh figur tanpa beban masa lalu
Selanjutnya, masih kata Adib, Tangsel membutuhkan pemimpin yang tak punya beban masa lalu.
"Kalau Airin kita tahu sendiri beban masa lalunya banyak, sampai saat ini kan kasus suaminya yang terjerat korupsi alat kesehatan belum kelar semua sampai sekarang," tutur Adib.
5. Tangsel butuh figur yang punya komitmen memperbaiki pengelolaan pendidikan
Sementara itu, kordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, masyarakat Tangsel butuh figur yang bisa membawa Tangsel lebih transparan dalam birokrasi pemerintahan.
Berdasarkan catatan Komisi Informasi Publik (KIP) Banten tahun 2018, kata Ubaid, Tangsel menjadi kota terburuk dalam transparansi pemerintahan kota dan kabupaten se-provinsi Banten, sehingga tangsel harus mulai berbenah.
"Masyarakat Tangsel butuh figur pemimpin yang progressif, akuntabel, dan inklusif. Dia benar-benar melakukan perbaikan secara progresif dan tidak hanya pencitraan. Juga, mampu mengelola sumber daya Tangsel secara transparan dan akuntabel. Selain itu, ia juga harus menjadikan tangsel sebagai kota yang inklusif," ujar Ubaid kepada IDN Times, Selasa (27/8).
Ubaid juga menegaskan, wali kota Tangsel berikutnya harus punya political will dalam meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan. Juga mampu membenahi tata kelola sekolah agar dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Tangsel sebagai kota yang berkembang pesat, pengelolaan pendidikannya justru sering dikeluhkan masyarakat.
Contohnya, dalam 3 tahun terakhir selalu ada catatan buruk dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu, komitmen wali kota dan jajarannya dalam memberantas pungutan liar yang ada di sekolah negeri di Tangsel sering mendapat sorotan. Terlebih banyak kasus pungli seperti kasus Rumini masih tak jelas hingga kini.
6. Kinerja legislator rendah, Tangsel banyak kekurangan regulasi
Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel bisa dikatakan tak terlalu produktif dalam menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja DPRD, di mana pada 2018 mereka hanya mampu mengesahkan 3 perda. Ada pun perda tersebut juga merupakan perda wajib yaitu Perda Pertanggujawaban APBD 2017, Perda APBD 2018, dan Perda APBD Perubahan 2018.
Sementara itu, beberapa perda vital belum dimiliki Tangsel yakni Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Pendidikan.
Hingga saat ini, perda-perda tersebut masih menggunakan perda dari Kabupaten Tangerang sebagai wilayah induk sebelum pemekaran. Sedang Perda Retribusi Daerah dan Pengelolaan Pendidikan masih menunggu perubahan karena dinilai tidak relevan dengan saat ini.
Untuk diketahui, Perda Retribusi Daerah adalah perda penting yang bakal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Perda Pengelolaan Pendidikan berisi regulasi tentang dana Bantuan Oprasional Sekolah dari Daerah (Bosda).
7. Tangsel punya beban pertarungan elite politik lokal masa lalu
Catatan terakhir adalah perang kepentingan elite politik lokal yang masing-masing didukung penuh oleh pengusaha-pengusaha besar yang bercokol di Tangsel, seperti tertuang dalam penelitian berjudul "Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan" yang ditulis oleh Aprianus Neston Prabudi Purba, mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 2011 lalu.
Menurut Aprianus, salah satu indikator perang kepentingan itu adalah adanya konflik antar elite politik dalam pengangkatan penjabat wali kota Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang baru dimekarkan.
"Terjadi konflik antar pihak Gubernur Banten dan Bupati Tangerang dalam penunjukan penjabat kepala daerah Kota Tangerang Selatan, karena dalam perkembangannya Gubernur Banten tidak mengusulkan calon-calon yang telah diusulkan berdasarkan pertimbangan Bupati Tangerang," tulis Aprianus dalam penelitiannya.
Selanjutnya, menurut Aprianus, adanya ploting pejabat-pejabat di Tangsel di awal mula terbentuknya Tangsel oleh gubernur Banten kala itu, Ratu Atut Choisiyah, yang kini dikenal sebagai induk dinasti Atut yang menempatkan kerabatnya di pucuk-pucuk pimpinan daerah di Banten. Kuat diduga, hal itu sebagai upaya melanggengkan kekuasaan dinastinya.
"Terjadi mutasi besar-besaran di level elite pejabat pemkot, namun juga di level bawah seperti di kantor kecamatan dan kelurahan, sebanyak 12 kali dalam waktu kurang lebih setahun. Mutasi tersebut adalah mutasi terhebat, terbanyak, dan dapat mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI)," tulis Aprianus.
Pada dasarnya banyak masalah khas kota urban lain yang ada di Tangsel, seperti sampah, kemacetan dan kesenjangan sosial, namun Itu tadi beberapa persoalan kompleks yang akan dihadapi oleh para calon terpilih dalam Pilwalkot Tangsel 2020 nanti.
